PEMBELAAN BERBUAH LOYALITAS

10 September 2008 at 9:45 am (Catatan Kembara Tani, Desa Hutan Kita) (Desa, Desa Hutan, Garuda, Hutan, Illegal loggin, Indonesia, Jawa, Jawa Tengah, Kebon Harjo, Kehutanan, LMDH, Masyarakat Desa, Perhutani, Pertanian, Petani, PHBM, Puisi Hati)

Ngadirin, KSS PHBM KPH Kebonharjo, punya tips yang unik dalam ngurus LMDH yang kebanyakan berkategori ‘kurus’ di wilayah kerjanya.  Tidak tanggung-tanggung, Ngadirin ‘memaksa’ stakeholder, termasuk jajaran aparatur pemerintah daerah setempat untuk mau turun langsung dan terlibat dalam PHBM.  Kalau perlu, sampai melabrak komisi B DPRD karena aspirasi LMDHnya tidak ditanggapi.

“Jika ada kegiatan LMDH, saya selalu melibatkan pihak Pemkab, setidaknya Asda I atau II.  Sehingga, otomatis camat, kades dan instansi-instansi terkaitnya juga pada datang, meski terpaksa” ujarnya diiringi tawa.

Menurut Ngadirin, harus ada yang proaktif dan jemput bola untuk menciptakan sinergitas di lapangan.  “Tidak mungkin kita hanya menunggu dan berharap stakeholder mau ikut terlibat.  Kebanyakan dari mereka belum paham apa dan bagaimana sistem PHBM ini.  Disangkanya PHBM ini program Perhutani, urusan Perhutani ya biarin saja Perhutani yang repot sendiri” ujarnya menirukan salah satu stakeholder.  Padahal, lanjutnya, membangun masyarakat desa hutan yang maju, mandiri dan sejahtera itu tugas bersama.

Optimalisasi kelembagaan, menurut Ngadirin, mutlak diperlukan.  Seharusnya semua itu dilakukan sejak dari awal, sehingga tidak menyulitkan dalam pembinaannya.  Menurutnya, ada 3 hal yang menjadi kunci pokok dalam ‘ngurus’ LMDH yang telah dilakukannya.

Pertama, awali dengan sosialisasi yang benar tentang PHBM, gambaran isi AD/ART LMDH dan penjelasan-penjelasan lainnya.  Biarkan LMDH terbentuk secara alami dan jangan ditarget buru-buru harus terbentuk LMDH.  Minimal harus ada 60 % masyarakat desa hutan yang paham PHBM, baru LMDH terbentuk dengan sendirinya.  Dalam sosialisasi ini pun harus melibatkan stakeholder, instansi terkait dan LSM.

Kedua, libatkan semua stakeholder lapangan dalam struktur LMDH.  Ketua BPD dan Kepala Desa sebagai Pelindung, Asper sebagai Pembina dan Muspika sebagai Pengarah/Penasehat, serta Sekretaris Desa sebagai Ketua Forkom PHBM Desa.  Formula seperti itu, dapat menjamin sinergitas antara LMDH, Perhutani dan Desa.  Jika ada masalah, mau tidak mau semua akan turun tangan, Muspika akan menjadi mediator yang strategis.

Ketiga, langka kerja pertama adalah melakukan inventarisasi potensi desa hutan.  Inventarisasi ini penting sebagai data awal menyusun rencana, karena LMDH dikembangkan harus berdasarkan potensinya dan nilai-nilai lokal yang dimilikinya.

Lebih jauh, LMDH dan Perhutani beserta pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkaitnya, menyusun Participatory Conservation Planning sebagai sebuah rencana strategis.  Dari rencana strategis itu, program-program kemudian ditawarkan kepada setiap instansi.  Siapa yang akan membiayai aspirasi masyarakat yang ini, terkait dengan instansi mana aspirasi yang itu, semua tersusun dalam program-program yang dibuatnya.

“Dana-dana untuk masyarakat banyak yang tidak terserap dan dikembalikan karena aspirasinya tidak masuk.  Perhutani cukup menjadi mediator dan melakukan pendekatan ke stakeholder, bawa LSM dan wartawan biar jelas arahnya.  Ini lho aspirasi masyarakat desa hutan, siapa yang harus memfasilitasi, siapa leading sektornya.  Apa yang akan dilakukan pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait untuk memanfaatkan potensi-potensi tadi” papar Ngadirin bersemangat.

Menurutnya, dengan begitu semua pihak akan dipaksa ikut terlibat.  Bahkan, pernah pula sampai ke DPRD untuk meminta dukungan APBD dan APBN dengan dikawal oleh LSM.  “Keikutsertaan LSM ini penting karena biasanya mereka tahu bocoran-bocoran informasi yang menguntungkan masyarakat desa hutan” ujarnya tersenyum penuh arti.

Secara garis besar, Ngadirin membuat bagan yang menggambarkan alur optimalisasi kelembagaan yang telah dilakukannya, sebagaimana tergambar di bawah ini.

LMDH Perhutani Stakeholder

Social Mapping & PCP

RENSTRA

Program-program di serahkan ke setiap sektor / instansi terkait

Pemerintah Daerah

RENSTRA

Masyarakat Desa Hutan yang Maju, Mandiri, Sejahtera

Terkait dengan pelaksanaan Social Mapping dan Participatory Conservation Planning, Ngadirin menyebutkan bahwa sampai pada 2009 direncanakan 58 desa sudah selesai melakukannya.

Di lapangan, Ngadirin mengaku masih menemukan kendala-kendala, diantaranya ego sektoral yang masih kental dan pemahaman pejabat setempat yang kurang terhadap sistem PHBM.  “Ada juga yang menganggap LMDH itu illegal.  Saya bawa SK Gubernur tentang PHBM dan saya jelaskan bahwa secara struktural dirinya ikut bertanggungjawab untuk mengamankan sk tersebut dan menjamin keberhasilan PHBM” tandasnya.  Akhirnya, lanjut Ngadirin, pejabat itu paham dan mendukung program-program LMDH.

Dulu, tutur Ngadirin, ada pemerintah desa yang menolak PHBM, tetapi setelah didekati dan dijelaskan, akhirnya malah berinisitaif untuk membentuk LMDH dan mengimplementasikan PHBM.  “Kuncinya adalah komunikasi yang proaktif dan intensif, jangan menunggu” tandasnya.

1.  Berbuah Loyalitas

Upaya gigih Perhutani dalam membela kepentingan masyarakat desa hutan yang dilihat dan dirasakan masyarakat, pada akhirnya melahirkan loyalitas yang mengagumkan.  Salah satunya, seperti yang ditunjukkan oleh LMDH Karangtengah misalnya.  Pengamanan hutan yang dilakukan oleh LMDH itu merambah ke wengkon LMDH lainnya.  Bagi mereka, menjaga kelestarian hutan tidak terbatas pada wengkonnya.  Tapi, harus menjadi satu kesatuan pangkuan hutan.  Oleh karena itu dalam hal pengamanan hutan, secara swadaya LMDH-LMDH itu melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Tidak ada instruksi  dari Perhutani untuk melakukan pengamanan terpadu seperti itu.  Bahkan, mereka berani menangkap truk sendiri.  Oknum-oknum pencuri kayu sekarang takut sama LMDH karena mereka kompak dan berani.  Seringkali mereka lebih dahulu tahu bila ada rencana pencurian dan melaporkannya kepada kami” tutur Ngadirin membanggakan kesadaran LMDH-LMDH di wilayah kerjanya.

Menurutnya, para pencuri itu sering menggunakan dan mempengaruhi warga desa hutan untuk mau mencuri di wengkon LMDH lainnya.  Tapi karena kesadaran tadi, warga desa yang diajak mencuri tadi melaporkan kepada LMDHnya dan pengurus LMDH kemudian memberi tahu LMDH lain yang wengkonnya menjadi target pencurian.  “Komunikasi seperti itu yang membuat kondusif.  Padahal, dulu termasuk rengking satu kerawanan di Jateng” tuturnya.

Selain itu, loyalitas masyarakat desa hutan pun berdampak pada rasa aman aparatur Perhutani di lapangan.  Pernah ada petugas yang dikeroyok warga yang bukan anggota LMDH, lalu pengurus LMDH melakukan investigasi kejadian khusus dan menyelesaikan masalahnya.  “Kami menganggap LMDH itu teman dan mitra kerja.  Saling berbagi pengetahuan.  Ada training yang diperuntukan bagi pengurus LMDH.  Dan, kami pun belajar bagaimana bersinergis dengan kehidupan dan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki.  Berbagi itu kan tidak hanya berkonotasi fisik, kayu dan lahan.  Tapi, yang jauh lebih penting adalah berbagi hati untuk bersama-sama menciptakan hutan yang lestari” tandasnya menutup perbincangan.

2.  Beri Kami Kesibukan

Di tempat terpisah, pengakuan Ngadirin perihal pembelaan terhadap kepentingan masyarakat desa hutan, dibenarkan para pengurus LMDH Reksa Wana Kumala.  Sumardi, Ketua LMDH didampingi Bambang, Wakil Ketua, menuturkan bahwa prioritas LMDH adalah memberi kesibukan produktif bagi warga masyarakat.  Menurut kedua insan pendidikan itu, dengan adanya sumber pendapatan bagi warga masyarakat desa hutan, tekanan terhadap hutan akan semakin berkurang hingga sampai titik tidak ada lagi pencurian.

Oleh karena itu, tutur Sumardi, aspirasi warga masyarakat desa hutan kami perjuangkan sekuat tenaga.  Potensi yang dimiliki warga, kami fasilitasi untuk dikembangkan.    Apabila warga masyarakat merasa kepentingannya diprioritaskan, lanjut Sumardi, maka dengan sendirinya mereka akan merespon program-program yang tertuang dalam renstra.  Namun Sumardi mengaku, terkadang ada oknum-oknum yang bersikap kontra produktif dengan cara mengompori warga.  Bahkan, diantara oknum-oknum tersebut ada pula yang aparatur Perhutani.  “Padahal kami juga ada pengertian untuk internal” ujarnya diplomatis.

Berkaitan dengan upaya memberikan lapangan pekerjaan, Bambang berharap agar dinas instansi terkait memberikan kemudahan regulasi.  “Renstra kami harus mendapat respon dan difasilitasi dengan dukungan dananya” ujar Bambang.  Menurutnya, pemahaman dari seluruh pejabat instansi terkait sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PHBM.  Termasuk memahami kondisi sosial masyarakat dan aspirasi yang muncul darinya. Pasalnya, lanjut Bambang, daya survival masyarakat desa hutan itu sebetulnya tinggi karena ditempa oleh keterbatasan alam.   Mereka ulet dan keinginan untuk maju sangat besar serta memiliki greget yang tinggi.  Masalahnya, bagaimana kita mengarahkan dan memfasilitasi aspirasinya.  Tapi justru dalam hal ini lah kami memiliki keterbatasan-keterbatasan yang harus ditanggulangi bersama” paparnya.

Menurutnya, rembug masalah dapat menjadi semacam integrated stakeholder yang menelurkan solusi-solusi bagi masalah yang dihadapi bersama dalam mewujudkan tujuan PHBM itu sendiri.  “Bagaimana pun, mensejahterakan masyarakat adalah tugas pokok pemerintah yang diamanatkan undang-undang dan sebagai bagian dari masyarakat kami berperan aktif membantu tugas itu” ujarnya menutup perbincangan.

Mentari semakin redup tatkala NASHA ku pacu meninggalkan Kebonharjo menuju Mantingan.  Reksa Wana Kumala, sebuah nama penuh arti sekaligus mengandung konsekwensi yang tidak ringan.  Reksa berarti menjaga dan Wana Kumala berarti hutan yang indah.  Menjaga agar hutan tetap indah dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, memang tidak mudah dan perlu perjuangan yang tiada kenal lelah.  Tidak menyerah pada alam dan tidak pula berhenti karena menghadapi segudang masalah.