Buku 7 Langkah Jitu, Merenda Kesejahteraan di Batas Hutan

LMDH Perlu Penguatan

Sebagai representatif masyarakat desa hutan (MDH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH atau dengan nama lainnya) dituntut untuk mampu mengekspresikan dan menterjemahkan harapan kumulatif masyarakat yang diwakilinya.  Banyak LMDH yang tidak menyadari atau tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dasar ini. Fakta banyaknya LMDH yang setelah dibentuk kemudian “diam” dan akhirnya mati suri, menggambarkan betapa mereka tidak siap untuk mengemban fungsi dasar ini.  LMDH yang kebingungan untuk menentukan arah tujuan, mulai darimana, tidak mampu menyusun rencana dan tahapan-tahapan untuk mencapainya, serta menetapkan prioritas kerja apa yang harus dilakukannya, menunjukan betapa LMDH memiliki kapasitas kelembagaan yang sangat terbatas.

Latar belakang pembentukan LMDH yang didasarkan atas “perintah” dan “mengejar target penbentukan”, sering kali melewati proses menumbuhkan kesadaran masyarakat atas apa yang tengah terjadi disekitarnya.  Seyogyanya, LMDH terbentuk atas dasar kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama mengatasi masalah yang melingkupinya.  Kemudian, kesadaran itu mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapinya serta merumuskan solusi untuk mengatasinya.  Sehingga, LMDH benar-benar dibentuk atas dasar keinginan masyarakat. Dimaksudkan untuk menjalankan solusi yang dipilihnya dalam mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai harapan yang telah ditetapkan bersama.  Fakta di lapangan menunjukan, hanya LMDH yang melalui proses tersebut dengan baik sajalah yang berhasil survive dan menunjukan perubahan yang significant bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Baca entri selengkapnya »

MANIPULASI OPINI? CSR BUMN PERUM PERHUTANI

PHBM Plus dan IPM

Ada yang baru dengan SK Direksi Perum Perhutani nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). Surat Keputusan yang ditetapkan Transtoto Handadhari, Dirut Perum Perhutani, pada 8 Maret 2007 itu, dipandang sebagai langkah berani Perum Perhutani dalam menunjukan corporate social responsibility BUMN yang memegang peranan penting bagi kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat desa sekitar hutan, di Pulau Jawa dan Madura. Pasalnya, PHBM Plus mengaitkan tolok ukur dampak implementasi PHBM dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM), yakni parameter yang digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, dalam melihat pencapaian kemajuan pembangunan manusianya.

Pasal 16 ayat 11 Surat Keputusan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa, untuk melihat pencapaian keberhasilan PHBM Plus diukur dampaknya terhadap (a) Perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi dan penurunan gangguan keamanan hutan, (b) Aspek sosial berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan dan tingkat keharmonisan antar petugas Perum Perhutani dengan Masyarakat, (c) Aspek ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat.

Mencermati parameter tersebut, jelas sekali terdapat korelasi antara komponen IPM dengan komponen parameter keberhasilan PHBM Plus, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Saya melihat setidaknya terdapat dua hal yang ingin disampaikan Perum Perhutani dalam upayanya mengaitkan PHBM dengan IPM, dalam PHBM Plus itu. Baca entri selengkapnya »

Salahkah jika harus Terpisah?

Seorang teman, pegawai Perum Perhutani, “mengadu” gara-gara tidak diijinkan Kanitnya untuk mengikuti pertemuan Serikat Pekerja yang baru lahir dengan jajaran Direksi.  Seperti biasa, saya hanya senyam-senyum mendengar gerutuannya.  Tidak disangka, puluhan sms pun masuk dengan nada yang hampir sama.  Beberapa mempertanyakan apa pendapat saya atas hadirnya 2 serikat karyawan di Perum Perhutani.

Saya pun menjwab dengan kalimat yang sama, seperti ini :

“Kawan, meskipun sama-sama zat cair, Air dan Minyak jelas-jelas akan lebih bermanfaat bila berada dalam dua wadah yang terpisah.  Tidak ada yang salah dengan keterpisahan.  Itu jalan untuk mengambil manfaat yang lebih besar.  Fastabikhul khoerot, Berlomba-lombalah dalam kebaikan”.

Dari sekian banyak yang balas, hanya satu yang membuat saya merenung.  Dia, menulis seperti ini :

“Kata-kata bijak hanya dapat dipahami oleh hati yang bijak pula.  Jika angkara memenuhi jiwa, maka hanya keserakahan yang memenuhi hatinya”.

Benarkah ?  Lantas, bagaimana halnya dengan amanah pengelolaan hutan Jawa yang ada ditangan kawan-kawan yang menyebut diri Rimbawan ini?  Janganlah sampai kawanku, rakyat mempertimbangkan lagi penyerahan amanah pengelolaan hutan negara ini, hanya karena keterpisahan yang tidak dapat dipahami dengan hati.

Salam Hutan Lestari.

Sebuah Pertemuan (kembali)

“Pak Trans”, demikian saya biasa memanggil sosok anak bangsa asli Yogyakarta bernama dan bergelar lengkap, Dr. Ir. H. R. Transtoto Handadhari SHA, MSc. Pertama kali mengenalnya, ketika bersama-sama menjadi kader Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dibawah kepemimpinan Pak Sis (DR. Ir. Siswono Yudohusodo). Saat itu, Pak Trans, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura, menjadi Wakil Ketua DPD HKTI Daerah Istimewa Yogyakarta (2002-2004), bersama-sama Prof. Suhadi, Ketua DPD HKTI DIY, “mengomandani” petani Jogjakarta. Selanjutnya, Pak Trans turut membantu Pak Sis dan Pak Prabowo Subiyanto dalam jajaran Dewan Pakar HKTI sampai saat ini.  Sebelumnya, interaksi dengan Pak Trans lebih banyak dalam acara-acara resmi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, karena saya menjadi personal Komite Informasi dan Komunikasi DPN HKTI, dibawah kepemimpinan Letjen Prabowo Subianto.

Interaksi dan komunikasi dengan Pak Trans, Direktur Utama Perum Perhutani saat itu, menjadi lebih sering saat saya selaku Kembara Tani menfasilitasi pelaksanaan Kongres Pertama Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Madura di Jombang, Desember 2006 lalu.  Bersama-sama Dr. Ir. Upik Rosalina Wasrin, DEA, Direktur Produksi Perum Perhutani saat itu, Pak Trans berupaya melakukan penguatan kelembagaan masyarakat desa hutan melalui implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).  Belakangan, Pak Trans menggagas penyempurnaan PHBM menjadi PHBM Plus yang mengkaitkan implementasinya dengan peningkatan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni peningkatan daya beli, status sosial, kesehatan dan pendidikan.  Tatkala “prahara” melanda Perum Perhutani di akhir tahun 2007, komunikasi dengan Pak Trans terputus, sampai suatu waktu secara kebetulan kami bertemu di lift Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Sungguh saya merasa kaget melihat penampilannya saat itu.  Sosok yang biasa tampak “dandy” dan flamboyan dengan busana selalu rapih yang membalut kegagahannya, saat itu terasa sirna tak tersisa.  Keletihan tampak jelas di matanya yang sayu dan rambutnya yang tak lagi tersisir rapih.  Bahkan, satu kancing paling atas kemeja yang dikenakannya keluar dari lubangnya.  Beberapa buku dan kertas dalam map yang dipegangnya, menyempurnakan kekusutan penampilan “mantan” orang nomor satu Perum Perhutani yang sering menjadi pusat pembicaraan orang itu.  Meskipun senyum tetap berkembang di wajahnya, tetap saja, saya menangkap aura perubahan yang sedang membalut dirinya.

Dalam perjalanan pulang ke stasiun Gambir, seorang teman yang juga menyaksikan pertemuan (kembali) tadi, bertanya heran.  Sepertinya dia melihat bening mengambang di mata saya.

” ‘Napa Kang? ‘ko .. ” tanyanya terpotong, dan saya pun paham maksudnya.

” ‘ndak, itu lho tadi.  Saya ‘ko merasa ada yang tidak adil dengan Pak Trans “.

Ya iya lah, wong dia diganjal dengan tidak proporsional gitu ‘ko ” tukasnya cepat.

” Diganjal? ‘ko bisa bilang diganjal? ” Daripada menjawab, sang teman malah tertawa ngakak.

Entah apa maksud teman saya itu, yang jelas, kesimpulan yang mungkin saja ngawur dan tawa ngakak-nya itu, membuat angan terus mengembara menembus dimensi ruang dan waktu yang pernah saya lalui, yang terkait dengan Pak Trans.  Mengulang kembali dialog-dialog singkat dengannya, mendengar statemen dan uraian analisanya yang memang terkadang “vokal” dan “nakal”, tulisan-tulisannya, dan juga komentar banyak pihak yang sempat saya dengar tentang dirinya. Tentu saja, karena datang dari pihak yang suka dan juga pihak yang tidak suka, banyak bertabur pujian dan cacian, kekaguman dan cibiran, termasuk isyu lifestyle-nya yang kemudian mengental dalam atmosphere “prahara”, yang berujung pencopotan dirinya sebagai Direktur Utama BUMN yang mengelola 83 % luas hutan Jawa dan Madura itu.

“Saya akan bikinkan dia buku” singkat saya katakan pada sang teman di kereta Jakarta Solo.

“Buku apaan Kang?” tanyanya hambar tanpa serius menghendaki jawaban.

Buku yang menghimpun kepedulian dan pemahamannya tentang hutan dan kehutanan kita.  Buku yang berisi pikiran seorang anak bangsa, tentang kecintaannya pada hutan milik bangsa dan negaranya.  Kecintaan yang mungkin saja tidak akan sempat lagi diwujudkannya dalam bentuk kewenangan dan langkah kebijakan seorang pejabat.  Kecintaan yang mungkin saja ingin dititipkannya bagi generasi anak cucu saya kelak.  Agar mereka tidak mengulang kesalahan yang sama yang pernah dilakukan kakek buyutnya. Agar generasi mereka kelak, menjadi generasi yang mewariskan Mata Air, dan bukan menjadi generasi Pewaris Air Mata bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membesarkannya.

Buku yang, Alhamdulillah, telah sampai kepada pembaca yang budiman.

Semoga bermanfaat.