Kembaratani’s Weblog

(Bersulam Rebung Bambu Kuning)

Atas saran Hadi Prayitno, KSS PHBM KPH Telawa, NASHA aku parkir di depan sebuah toko kecil, tepat di pertigaan menuju Desa Sambong, Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.  Pasalnya, jalan dari pertigaan itu menuju sekretariat LMDH Wana Lestari, tidak mungkin dilalui oleh motor roda 3.  Padahal, NASHA adalah motor roda 3 yang aku desain khusus utuk dapat melaju di segala medan.  “Nanti malah gak bisa pulang” ujarnya khawatir dan aku pun menyerah berpindah keboncengan salah satu mandor yang menjadi ‘tukang ojeg’ dadakan.

Kira-kira seratus meter dari pertigaan jalan, aku baru paham mengapa Hadi melarangku membawa NASHA ke lokasi.  Ternyata, jalan menuju LMDH yang dipimpin Sugeng Sudjiwo, memang rusak parah.  Jalan tanah bergelombang dengan lubang-lubang memanjang yang cukup dalam, terbentang di hadapanku.  Beberapa diantaranya bertambal batu koral, tapi tetap saja tidak membantu.  Untuk saja, sang pengemudi memiliki keahlian khusus, tampaknya sudah terbiasa dan lumayan akrab dengan medan seperti itu.

Memasuki pemukiman masyarakat desa hutan Sambong, sebuah truk menghalangi laju motor kami.  Truk itu berada tepat di tengah jalan cor beton yang membelah pemukiman.  Sarat dengan tumpukan tandan pisang hingga melebihi batas baknya.  Disamping truk, bergerombol perempuan desa setengah baya dengan tandan pisang di tangannya.  Disodorkannya tandan pisang yang berisi 7 – 10 sisir itu, kepada seorang lelaki muda di atas truk.

Tandan pisang yang bertumpuk di depan rumah sederhana berdinding kayu dan bambu milik masyarakat Sambong, merupakan pemandangan yang kusaksikan sepanjang perjalanan.  Rupanya, tandan pisang itu tengah menunggu jemputan truk yang akan membawanya ke pasar Kecamatan Juwangi.  Setiap hari pasaran wage dan legi, pemandangan itu terus terulang entah sejak kapan dan sampai kapan.

1.  Jutaan Rupiah Lewat Depan Rumah

Sekretariat LMDH Wono Lestari berupa sebuah rumah dengan ruangan tanpa sekat yang cukup lapang.  Meja panjang dengan kursi-kursi kayu berjejer di sisi kiri ruangan.  Dindingnya penuh dengan papan organisasi, grafik, peta pangkuan, papan kegiatan dan informasi-informasi lainnya.   Satu stel kursi tamu sederhana tampak di pojok ruangan di samping lemari kayu berisi berkas-berkas organisasi.

Sugeng Sudjiwo, Ketua LMDH Wana Lestari, menuturkan banyak hal tentang pisang yang dihasilkan warga masyarakat Sambong yang menjadi anggotanya.  Intonasi suaranya kadang meninggi, kadang lirih, terkadang pula seperti tidak mampu menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi warganya itu.

Menurut Sugeng, penghasilan pokok warga Sambong adalah pisang.  “Pisang itu penghasilan harian warga disamping mencari kayu bakar untuk dijual.  Penghasilan lainnya dari palawija, khususnya jagung setiap 3 bulan sekali” jelasnya.  Setiap pasaran, lanjut Sugeng, 300 – 500 tandan pisang dikirim ke pasar Juwangi.  Satu tandan pisang dihargai rata-rata Rp 10.000, tergantung jenis dan jumlah sisirnya.

Pasar Juwangi yang ramai setiap hari pasaran wage dan legi (2 kali dalam kurun 5 hari) adalah satu-satunya penyerap hasil panen pisang.  Dari pasar itu, pisang Sambong menyebar ke Solo, Semarang, Jogja dan kota-kota lainnya.  Jika setiap pasaran dikirim rata-rata 400 tandan dengan harga rata-rata Rp 10.000, maka setiap lima hari sekali dana yang mengalir ke Sambong sebesar Rp 8 juta (2 kali pasaran x 400 tandan x Rp 10.000) atau sekitar Rp 48 juta per bulan.

Sugeng mengaku, LMDH tidak memungut sepeser pun dari aliran dana pisang tersebut.  “Jadi, dana sebesar itu hanya lewat saja di depan sekretarian ini, gak pernah mampir” ujarnya tertawa.  Ditanya mengapa LMDH tidak mendapat bagian, Sugeng tampak diam sejenak.  Hening pun menyelimuti ruang sekretariat yang sekaligus rumah pribadinya itu.  “Saya tidak tega mengambilnya.  Uang hasil penjualan pisang itu, untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya saja tidak pernah cukup, apalagi jika dikurangi untuk LMDH” ujarnya perlahan.

2.  Potensi terpendam

Hadi Pratiknyo, KSS PHBM KPH Telawa menuturkan, pisang yang ditanam masyarakat di lahan Perhutani, sebetulnya memiliki prospek yang cukup baik sebagai sumber kas LMDH.  Potensi yang ada di wengkon LMDH Wana Lestari tidak kurang dari 20.000 rumpun.  “Tiap rumpun terdapat 3-5 pohon, maksimal 5 pohon, karena kalau lebih akan mengganggu tanaman pokok” jelasnya.

Artinya, lanjut Hadi, LMDH saat ini memiliki potensi sebanyak 60.000 – 100.000 pohon pisang.  Hal tersebut merupakan kontribusi langsung Perhutani kepada masyarakat.  Apabila dikonversi dengan nilai uang, dengan harga penjualan rata-rata Rp 10.000, maka nilainya setara dengan Rp 600 juta – Rp 1 Milyar.  “Nilai yang cuikup tinggi.  Hanya saja, nilai sebesar itu belum cukup untuk memutar roda perekonomian desa lebih cepat.  Terkadang, masyarakat tidak melihat hal tersebut sebagai kontribusi kami, karena memang sudah terbiasa dan tidak signifikan membuat sebuah perubahan” ujarnya menjelaskan.

Hadi sangat menyadari, PHBM harus membawa dampak yang sangat nyata bagi masyarakat.  Kreativitas sosial ekonomi yang dilakukan oleh LMDH dengan sharing besar, tidak mungkin dilakukan oleh LMDH di wilayah KPH Telawa.  Meskipun potensi ke arah itu cukup esar.  Komoditas pisang adalah salah satu komoditas yang memiliki prospek itu.

“Masalahnya, LMDH memiliki kearifan lain dalam upaya meraih dampak positif dari implementasi PHBM.  Mereka tidak mau mengurangi pendapatan yang sudah rutin diperoleh masyarakat dari hasil pisang itu dan mengalihkannya dalam wujud perbaikan sarana jalan misalnya” papar Hadi.  Menurutnya, jika dipaksakan justru akan dirasakan sebagai beban baru oleh masyarakat.  “Iya Mas, nanti malah LMDH dianggap beban.  PHBM akan dirasa mengurangi pendapatan masyarakat, walau pun sebenarnya pendapatan mereka itu ya juga hasil PHBM” ujar Sugeng membenarkan ucapan Hadi.

Jalan keluar satu-satunya, lanjut Sugeng, mengelola hasil panen mereka dan menjualnya langsung kepada pedagang besar.  “Selama ini kan yang beli itu tengkulak, makanya harganya murah.  Tapi, kalau LMDH bisa menjual langsung, harga yang diterima bisa lebih tinggi.  Selisih penjualan itu yang digunakan LMDH untuk mengisi kas dan membangun desa” harap Sugeng seraya menyebutkan keinginan untuk mengembangkan industri rumahan berbahan baku pisang.

Kendala pokok yang dihadapi LMDH, menurut Hadi adalah lemahnya aksesibilitas terhadap informasi pasar, teknologi dan permodalan.  “Bahan baku yang berlimpah itu tidak dapat memberikan nilai tambah bagi LMDH” ujarnya menyesalkan.  Padahal, lanjutnya, kita hitung dari hal yang kecil saja yaitu selisih harga penjualan tandan pisang.  Jika LMDH mendapat keuntungan Rp 1.000 saja per tandan, maka tiap 5 hari kas LMDH akan terisi 800 ribu rupiah, sebulan akan diperoleh Rp 4,8 juta atau setara dengan 56 juta rupiah setahun.

“Apalagi apabila bahan baku tersebut diolah menjadi keripik pisang, sale pisang atau bentuk lainnya.  Bahkan, kalau mungin menjadi tepung pisang sebagai bahan baku industri penghasil makanan bayi” tutur Hadi bersemangat.  Sugeng pun berharap dapat mengolah pisang menjadi bentuk lain agar memiliki nilai tambah.  Namun, Sugeng mengaku tidak menguasai teknologi dan pangsa pasar hasil olahannya kelak.

3.  Perlu Bapak Angkat

Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 2004, yang diterbitkan oeh Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian RI, Desember 2004, menunjukkan bahwa neraca ekspor-import untuk komoditas pisang ini terus menerus mengalami penurunan yang sangat tajam.  Pada 1993, nilai ekspor pisang sebanyak 24,917 ribu ton dan nilai impornya hanya 0,03 ribu ton saja, sehingga neracanya bernilai 24.887 ribu ton.  Namun, dalam kurun waktu 10 tahun kemudian (2003), nilai ekspor pisang tersebut menurun tajam menjadi hanya 0,2447 ribu ton, sedangkan nilai impornya justru malah naik lebih dari 18 kalinya, yakni 0,5636 ribu ton, sehingga neracanya minus 0,3189 ribu ton.

Nilai tertinggi ekspor pisang kita terjadi pada 1996, mencapai nilai 102,3 ribu ton dengan nilai impor sebesar 0,0669, sehingga memiliki nilai neraca terbesar yakni 102,23 ribu ton.  Namun setelah itu, nilai ekspor pisang terus menurun dan nilai impornya justru terus menanjak.  Sehingga neraca pisang kita terus melorot sampai puncaknya pada 2003 yang menunjukan nilai minus.

Uniknya, penurunan nilai neraca ekspor impor pisang itu pun ternyata diiringi pula oleh turunnya konsumsi perkapitanya.  Pada 1996, konsumsi perkapita pisang sebesar 9,05 kg dan terus menurun sampai 2002 hanya sebesar 2,39 kg.  Banyak hal bisa dijelaskan dari angka-angka ini.  Mulai dari anggapan bahwa bangsa kita sudah tidak suka lagi makan pisang, banyaknya produk olahan berbahan baku pisang, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi buah pisang segar semakin berkurang, atau produksi buah pisang kita menurun drastis karena petani tidak mau menanam pisang lagi.  Barangkali, petani kita memandang pisang sebagai komoitas yang tidak menguntungkan.

Keinginan Hadi dan Sugeng untuk mengolah pisang menjadi penganan yang siap hidang, khususnya mengolahnya menjadi tepung pisang, bisa jadi benar-benar memiliki prospek yang cerah.  Bahkan, menjadi komoditas yang dapat mendongkrak neraca ekspor impor pisang kita.  Pasalnya, industri pengolahan berbahan baku pisang di Indonesia, khususnya tepung pisang, masih sangat sedikit.   Berdasarkan data Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian RI, industri pengolahan Keripik Pisang tercatat sebanyak 93 buah, Sale Pisang 33 buah, Getuk Pisang 7 buah, Tepung Pisang 4 buah, Kerupuk Pisang 2 buah, Kue Pisang 2 buah dan Dodol Pisang 1 buah.  Untuk tepung pisang hanya terdapat 4 buah industri, yakni 2 berbentuk perusahaan (CV. Mura Jaya Seraya di Palembang dan PT. Mulia Donan Mas di Cilacap) serta 2 lagi berbentuk lembaga masyarakat di Kalimanatan Selatan (Poktan Wanita Tani Durian dan Kelompok Maju Bersama).

Meskipun di Telawa bahan baku pisang tersedia dan melimpah, masalahnya adalah siapa yang dapat mengajari Sugeng cara membuatnya, menunjukan pangsa pasarnya  dan menyediakan permodalan yang dibutuhkannya.  Introduksi teknologi pengolahan, aksesibilitas pasar dan permodalan, menjadi kunci percepatan signifikasi dampak PHBM bagi warga Sambong.  Setidaknya, dalam kasus yang dihadapi Sugeng Sudjiwo dan LMDHnya, menunjukan bahwa optimalisasi ruang kelola (lahan) masih harus diikuti oleh stimulan lainnya seperti teknologi, informasi pasar dan modal.

Sepertinya, stakeholder yang disebutkan dalam konsepsi PHBM, khususnya pemerintah daerah setempat, seharusnya dapat dengan leluasa mengambil peran dalam optimalisasi ruang kelola ini.   Atau, adanya bapak angkat yang dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki LMDH-LMDH, menjadi sebuah harapan bagi percepatan signifikasi dampak PHBM.

4.  Diganti Bambu Kuning

Sugeng ternyata tidak sendirian.  Masalah yang dihadapinya, ternyata juga dihadapi oleh H. Naim, Ketua LMDH Giri Indah Makmur, Pondok Pesantren Giri Kusumo, Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.  Didampingi Budi, KSS PHBM KPH Semarang, H. Naim menuturkan hal yang sama dengan Sugeng.  Bedanya, H. Naim sudah melangkah dengan solusi temuannya, yakni menumpangsarikan pisang dengan bambu kuning.

Menurut H. Naim, di wengkonnya terdapat kurang ebih 25.000 pohon pisang.  Hampir setiap hari, pisang-pisang milik pesanggem ini dibawa tengkulak ke Semarang.   “LMDH tidak mengambil apa pun dari hasil panen pisang ini.  Saya takut malah akan jadi masalah.  Bahkan, untuk menampung hasil panen pisang pun LMDH tidak melakukannya.  Tidak enak, wong yang biasa nampung pisang dan membawanya ke Semarang itu ya tetangga sendiri, warga sini juga.  Padahal, LMDH sangat perlu sumber pemasukan bagi kas” paparnya.

Lain halnya, lanjut H. Naim, kalau LMDH punya pabrik pengolahan pisang.  Selain dapat meningkatkan nilai jual hasil panennya, LMDH pun akan memiliki pemasukan dengan tanpa merebut lahan usaha orang lain yang sudah berjalan.  “Selain itu, juga akan membuka lapangan kerja bagi penduduk di sini” ujarnya yakin.

Dengan adanya industri yang mengolah pisang menjadi bentuk lain yang dibutuhkan pasar, H. Naim yakin roda perekonomian desa akan lebih cepat berputar.  Pasalnya, lahan yang tersedia cukup untuk menjamin pasokan bahan baku.  Menurutnya, saat ini banyak petani yang mencoba mengganti pisang dengan bambu kuning karena harganya relatif lebih baik dan memberikan pendapatan lebih besar bagi pesanggem.

Bambu kuning ditanam pesanggem untuk diambil rebungnya.  Satu rumpun bambu rata-rata terdapat 3 batang.  Setelah berumur 1 tahun, baru dapat diambil rebungnya.  Menurutnya, panen dilakukan seminggu 2 kali sebanyak 20 kg dan dijual dengan harga Rp 2000 per kg.  “Dulu, Banyumeneng memang terkenal penghasil rebung bambu.  Saat ini, sudah ada yang mulai panen, sekitar 4 andil” jelas H. Naim seraya menunjukan rebung di salah satu rumpun bambu kuning miliknya.  Lama kelamaan, tambahnya, tanaman pisang akan hilang sendiri tergantikan bambu kuning.  “Habis pisang murah sih, kecuali kalau ada industrinya” tandasnya.

Di lahan yang digarapnya, tampak tanaman pisang berpadu dengan rumpun bambu kuning di sela-sela tanaman jati.  Sebagian lainnya, tampak hamparan kunyit di bawah tegakan jati berumur 3 tahun.  Teknik tumpangsari yang dilakukan H. Naim ini, ternyata terbukti tidak mengganggu tanaman pokok jati.  “Malah memperkuat, kuncinya adalah menanam pisang atau bambu kuning setelah tanaman jati berumur 1 tahun dan jangan lebih dari 3 – 5 pohon per rumpun” ujarnya menjelaskan.

Budi menuturkan, dulu tanaman pisang dan bambu kuning dilarang karena takut mengganggu tanaman pokok.  Tapiu, apa yang terjadi dilahannya H. Naim, mematahkan kekhawatiran itu.  “Karena masyarakat menghendaki menanam pisang dan bambu kuning, serta terbukti tidak mengganggu tanaman pokok, akhirnya ya diijinkan” papar Budi.

5.  Suling Kayu Putih Sendiri

Introduksi teknologi bagi LMDH ternyata telah dilakukan oleh KPH Telawa.  Narto, Ketua LMDH Wono Mulyo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, memaparkan hal tersebut.  Menurutnya, anggota LMDH yang dipimpinnya diberi kesempatan penyulingan daun kayu putih milik KPH Telawa.  “Kami punya alat suling sendiri yang dibuat secara swadaya” jelasnya.

Diawali oleh kontrak kerja antara LMDH dan Perhutani, LMDH menyiapkan 3 tempat penyulingan dengan 6 buah ketel (alat penyulingan dari besi), berkapasitas 4,5 ton daun.  “Hasil penyulingan berupa minyak kayu putih di setorkan ke Pak Mantri sebanyak 150 – 200 kg per periode.  Saat ini kami sudah menghasilkan 1,5 – 2 ton minyak kayu putih” papar Narto.  Dari tiap kg minyak yang dihasilkan, LMDH mendapat jasa sebesar Rp 18.150 dipotong PPN 6 %.  Dalam satu tahun, LMDH mendapat hasil sebesar Rp 36 juta.

Saat ini KPH Telawa memiliki 143 hektar tanaman kayu putih dengan produksi sebesar 230 ton daun per tahun.  Pengembangan selanjutnya direncanakan seluas 3000 – 4000 hektar sampai tahun 2012.  Menurut Hadi, kayu putih akan mencapai BEP pada tahun ketujuh dengan catatan tidak melakukan investasi.  “Penyulingan biar dilakukan oleh LMDH dengan pengawasan standarisasi proses dari kami” tuturnya.  Selain itu, upaya ini pun dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi LMDH, pendapatan masyarakat dan sebagai bagian dari reboisasi dan recovery.

Sementara itu, Sulis, pelaksana operasional penyulingan menuturkan, bahan baku belum maksimal, sehingga alat peyulingan hanya digunakan 4 – 5 bulan dalam setahun.  “Rencananya, akan diperluas sampai 1.000 hektar pada 2008.  Bila benar terbukti, maka kami akan mendapatkan jasa sekitar Rp 216 juta per tahun” jelasnya.  Namun, Sulis mengaku khawatir dengan beberapa hal, yakni kekurangan bahan baku bila LMDH lain yang wengkonnya juga ditanami kayu putih, menghendaki memiliki penyulingan sendiri.  Menurutnya, hal itu akan membuat tidak optiumalnya alat karena kurangnya bahan baku.  “Kami berharap ada ketetapan yang menunjuk kami kami sebagai penyuling dan yang lainnya hanya mendapat jasa pengambilan daunnya saja” paparnya.

Narto dan Sulis menyampaikan keinginan unuk dapat menjual sendiri produk minyak kayu putihnya.  Bahkan, bermaksud membuat kemasan dan label sendiri yakni kayu putih Wono Mulyo.  Caranya dengan membeli minyak kayu putih berkonsentrasi tinggi hasil sulingannya kepada Perhutani.  Hanya saja, mereka mengaku tidak tahu bagaimana cara melakukan pengenceran dan pengemasannya.

Introduksi teknologi, aksesibilitas pasar dan permodalan, kembali menjadi masalah bagi LMDH dalam upaya meakukan optimalisasi ruang kelola.  Seperti halnya Sugeng, H. Naim, Narto dan Sulis pun tengah menunggu tahap selanjutnya dari implementasi konsepsi PHBM, yakni sinergitas yang selaras dari semua komponen bangsa, termasuk didalamnya pemerintah daerah dengan keterkaitan program sektor-sektornya, legislatif dengan kebijakan legislasinya khususnya pengalokasian dana dalam APBD untuk LMDH, dan komunitas non goverment dengan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan dan kelestarian alam.

Semoga !