Kreativitas Sosial
Implementasi PHBM menstimulir masyarakat desa di sekitar hutan untuk dapat memotret diriya sendiri. Potret diri itu kemudian memunculkan kreativitas dalam menetapkan prioritas-prioritas program, khususnya dalam penggunaan dana sharing hasil produksi. Nilai kearifan sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan dalam menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, mendasari dan menjiwai musyawarah yang dilakukan dalam menetapkan prioritas-prioritas tersebut.
Beberapa kreatifitas sosial dan ekonomi dalam pemanfaatan dana shasing hasil produksi kayu yang diterima LMDH, diantaranya tergambar sebagai berikut di bawah ini.
1. Pembuatan dan Rehabilitasi Jalan Desa
Keberadaan jalan dengan kondisi yang memadai di desanya, dirasakan warga masyarakat desa di sekitar hutan (MDH) sebagai sebuah prioritas yang sangat mendesak. Pasalnya, selain sebagai urat nadi ekonomi warga desa, jalan pun dapat meningkatkan aksesibilitasnya. Dapat kiranya dipahami, mengingat sebagian besar desa hutan memiliki sarana jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan, beberapa diantaranya berada dalam kondisi yang rusak parah dan tidak bisa dilalui.
Pada dasarnya, terdapat dua alasan mengapa pengadaan dan rehabilitasi jalan ini banyak dijadikan prioritas oleh LMDH-LMDH di wilayah KPH Blora, KPH Randublatung dan KPH Cepu. Pertama, jalan dengan kondisi yang baik memudahkan aksesibilitas warga MDH ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di sekitarnya, khususnya ibu kota kecamatan. Kedua, dengan adanya fasilitas jalan yang baik, manfaat PHBM dapat dengan cepat dirasakan oleh warga MDH. Dan, hal tersebut dapat mempermudah proses sosialisasi tentang PHBM dan memperkuat eksistensi LMDH di tengah-tengah warga MDH.
Murtedjo, Ketua LMDH Wana Bersemi Desa Gempol menyatakan, bahwa Desa Gempol yang berjarak sekitar 20 km dari ibu kota kecamatan, relatif terisolir karena kondisi jalan yang rusak parah. Menurutnya, hal itu membuat warga MDH harus mengeluarkan dana lebih banyak jika hendak bepergian keluar desa. “Selain itu, harga barang-barang kebutuhan menjadi lebih mahal karena ongkos transportasi naik. Banyak ojeg atau kendaraan yang enggan ke Gempol kalau harganya tidak ditambah. Soalnya Jalannya rusak” jelasnya.
LMDH Wana Bersemi berencana untuk membuat jalan sepanjang 16 km secara bertahap. Jalan itu akan membebaskannya dari keterisoliran. Anggaran sebesar 70 juta telah disiapkan untuk memulai pengerasan jalan sepanjang 8 km. Sisanya, menunggu aliran dana berikut, atau dari hasil usaha produktif milik LMDH.
Sementara itu, LMDH Wana Alam Subur Desa Pelem yang sudah memiliki jalan desa yang relatif lebih baik, lebih memprioritaskan pembuatan jalan di pedukuhannya masing-masing. “Agar warga MDH dapat lebih cepat merasakan hasil dari PHBM” ujar Gunawan Wibisono, Ketua LMDH Wana Alam Subur.
LMDH Wana Tani Makmur yang wilayahnya tidak jauh dari jalur utama Blora – Cepu, melakukan pengaspalan jalan sepanjang 1,4 km. Keberadaan jalan dengan kondisi relatif lebih baik yang langsung menembus jalur utama itu, menjadi harapan Sinardi.
Karcis Rence untuk bikin jalan
Memprioritaskan pembuatan dan rehabilitasi jalan, ternyata tidak saja menjadi milik LMDH-LMDH “Gemuk” dengan nilai sharing ratusan juta rupiah. Sumarlan, Ketua LMDH Wana Gemilang Desa Wotbakah yang nilai sharingnya tidak sampai puluhan juta, memiliki “trik” cerdik lain untuk mewujudkan harapan warga MDHnya untuk memiliki jalan dengan kondisi yang memadai. “Kalau mengandalkan dana sharing, kapan selesainya Mas, wong ‘ndak cukup ko” ujarnya dalam logat Jawa yang kental. Ditemui di lokasi pembuatan jalan yang menghubungkan Wotbakah dengan Sumberrejo, tokoh petani yang memiliki pengaruh kuat di desanya itu memaparkan trik cerdiknya.
Sumarlan melihat bahwa banyak warga masyarakat desa lain yang masuk ke wilayah PHBM yang dikelolanya untuk mengambil kayu bakar (rence). Dia bermusyawarah dengan warganya untuk mengeluarkan karcis yang akan dikenakan kepada para pengambil kayu bakar itu. Dia menetapkan tarif sebesar Rp 500 per pikulan rence. Dana hasil pungutan karcis itu, kemudian dikumpulkan dan dibelikan batu untuk pengerasan jalan. Sedangkan pengerjaannya, dilakukan secara gotong royong oleh seluruh warga MDH secara bergiliran. “Baru dapat sedikit itu lho Mas, nanti kalau sudah agak banyak warga akan gotong royong” jelasnya seraya menunjuk gundukan batu putih di tepi jalan.
Dian, KRPH Wotbakah menambahkan, selain sebagai sumber kas bagi pembuatan jalan, fungsi karcis itu pun sebagai kontrol bagai para pengambil kayu bakar. Maksudnya, agar warga MDH yang mengambil rence, benar-benar mengambil sesuai dengan ketentuan, misalnya yang benar-benar sudah tua. Menurutnya, LMDH pernah merampas rence yang diambil tidak sesuai dengan ketentuannya.
2. Bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Warga Desa Hutan.
Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara, termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun terkadang, kecilnya pendapatan warga MDH membuat kewajiban itu dirasakan berat. Rupanya, hal tersebut tidak luput dari perhatian para pengurus LMDH, Martedjo adalah salah satunya. Ketua LMDH Wana Bersemi Desa Gempol ini mengungkapkan, Beban PBB warga MDH untuk tahun 2005 – 2006 sebesar Rp 13,5 juta ditanggulangi oleh LMDH. Dan, warga desa pun terbebas dari Pajak Bumi dan Bangunan.
Menurut Ketua LMDH yang juga pengrajin mebeulair berbahan kayu Jati ini, keuntungan membebaskan warga dari kewajiban membayar PBB memiliki dua manfaat. Pertama, mengurangi beban warga MDH yang tidak mampu. Dan Kedua, sekaligus mensosialisakan manfaat PHBM secara menyeluruh ke seluruh warga MDH. Apabila seluruh warga sudah merasakan manfaat langsung dari PHBM, diharapkan dapat turut serta dalam program-program LMDH, khususnya dalam menjaga dan melestarikan hutan. Selain itu, pelunasan PBB lebih cepat akan meningkatkan prestise desanya di mata Pemerintah Daerah.
Hal yang sama dilakukan pula oleh LMDH Wana Sumber Rejeki Desa Banglean. Bedanya, LMDH ini hanya nalangin warga untuk membayar PBB melalui desa. “Kami memberi pinjaman kepada desa senilai tagihan target PBB di desa untuk dapat dibayarkan sekaligus ke Pemerintah Daerah. Nanti dikembalikan setelah seluruh warga membayar lunas PBBnya” ujar Kasdi, Ketua LMDH yang juga Kepala Sekolah ini. Menurut Kasdi, LMDH nalangin beban pajak warganya sebesar Rp 23 juta rupiah. Dengan melunasi PBB jauh sebelum jatuh tempo, lanjut Kasdi, Desa Banglean mendapat insentif yang lumayan dari Pemda untuk menambah kas operasional desa.
3. Puskesmas Gratis versi Wana Alam Subur
Kreativitas sosial ini muncul di Desa Pelem dan dimotori oleh LMDH Wana Alam Subur yang dikomandoi Gunawan Wibisono. Didampingi Sukardi, sekretarisnya, Gunawan menjelaskan bahwa LMDH Wana Alam Subur menanggung biaya berobat anggotanya di Puskesmas. Menurutnya, bila ada anggota warga MDH yang sakit dan berobat di Puskesmas, tidak dipungut biaya pengobatan. Tapi, nanti Puskesmas yang nagih ke LMDH dan dana sebesar Rp 4,5 juta sudah disiapkan untuk menanggulangi tagihan-tagihan tersebut.
Namun uniknya, program pengobatan Puskesmas gratis ini ternyata tidak muncul karena alasan warga MDHnya sering atau banyak yang sakit. Justru sebaliknya, dana yang sudah dialokasikan tersebut malah sering sisa alias tidak habis. Usut punya usut, ternyata program itu merupakan salah satu strategi LMDH untuk menjaring warga MDH menjadi anggotanya.
Dengan memberikan pengobatan gratis, warga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari PHBM dan LMDHnya mendapat promosi gratis karena dibicarakan dari mulut ke mulut oleh warganya. “Strategi itu ternyata berhasil. Faktanya, jumlah warga yang mendaftar menjadi anggota LMDH dan terlibat dalam kegiatan-kegiatannya terus bertambah” ujar Sukardi sumringah, seraya menyebutkan, kalau sudah begitu, proses sosialisasi tentang manfaat hutan dan fungsi-fungsinya menjadi lebih mudah.
4. Peningkatan Gizi Balita gaya Wana Bersemi
Kasus busung lapar yang terjadi di NTB dan membuat banyak pihak gerah itu, mungkin mengilhami Suyitno, pelopor LMDH Wana Bersemi Desa Gempol. Menurutnya, urusan kualitas SDM generasi yang akan datang sebagai pewaris PHBM, harus menjadi salah satu prioritas. Mendukung opini Suyitno, pengurus memutuskan untuk membantu 8 Pos Yandu di 4 pedukuhan dalam memberikan makanan tambahan bagi balita, sebesar Rp 4 juta.
Satu bulan sekali, di 8 Pos Yandu itu disediakan dan dibagikan gratis untuk anak-anak balita makanan penambah gizi, seperti bubur kacang ijo dan susu, atau makanan lainnya sesuai anjuran pembina Pos Yandu setempat. ”Perbaikan kualitas SDM warga harus dimulai dari kesehatan dan kecukupan gizinya, khususnya gizi anak-anak” ujar Martedjo, Ketua LMDH Wana Bersemi.
Harapan kami, lanjutnya, ingin memberi jaminan pengobatan gratis. “Tapi, disini tidak ada Puskesmas, bidan saja tidak ada yang betah. Jadi untuk sementara, Posyandu dulu saja” papar Wahyu, Wakli Ketua LMDH, seraya mengisahkan pernah ada warganya yang mau melahirkan, terpaksa harus ditandu ke luar desa untuk mencari bidan di desa tetangga.
5. Sepatu, Seragam Sekolah dan Alat Tulis Gratis versi Wana Tani Makmur
Trik yang cukup cerdik ini dilakukan oleh LMDH Wana Tani Makmur Desa Nglebur. Selain bertujuan untuk membantu warganya yang kurang mampu, pemberian sepatu, baju seragam dan alat tulisnya secara gratis ini, juga merupakan sebuah strategi yang menyentuh hati. Menurut Sinardi, Ketua LMDH, anak-anak fakir banyak yang tidak mau sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membeli sepatu, seragam dan alat tulisnya.
“Kami membantu mereka dengan harapan mau terus bersekolah. Sekolahnya kan sudah gratis dengan dana BOS itu, tinggal sarana yang dibutuhkan anak-anak untuk belajarnya yang harus dicukupi. Bagi anak-anak yang kebetulan orang tuanya tidak mampu, ini sangat membantu mereka” jelasnya. Program ini dilaksanakan bersama dengan Paguyuban Guru di Desa Nglebur.
Selain itu, lanjut Sinardi, diharapkan anak-anak ini akan memberitahu orang tuanya tentang bantuan yang diberikan oleh LMDH. Maksudnya, orang tuanya itu akan tersentuh hatinya dan mengetahui bahwa PHBM dan LMDH memberikan manfaat langsung baginya. “Dan itu memudahkan proses sosialisasi tentag PHBM, LMDH dan khususnya manfaat hutan” tuturnya seraya menyebutkan, pernah ada orang tua yang datang ke kantor LMDH untuk mengucapkan terima kasih karena anaknya dibantu.
Hal senada dikemukakan Priyono, LMDH Wana Bakti Desa Cabak. Menurutnya, bantuan alat tulis untuk siswa warga MDH terkait dengan strategi untuk mensosialisasikan LMDH melalui siswa. “Kesadaran untuk menjaga hutan, harus dimulai dari sejak dini. Mudah-mudahan bantuan tersebut selain meringankan beban orang tua siswa, dapat pula menjadi sarana efektif dalam mensosialisasikan PHBM dan LMDHnya” harap Priyono.
6. Bea Siswa bagi Rangking Kelas
Memacu prestasi siswa-siswi warga MDH, ternyata tidak luput dari perhatian para pengurus LMDH. Menurut Wahyu, LMDH Wana Bersemi Desa Gempol, masalah kualitas SDM di desanya perlu peningkatan. Pemberian bea siswa bagi siswa yang berprestasi di harapkan dapat memacu prestasi belajar generasi penerus warga MDH. “Siswa SD yang memiliki peringkat 1 sampai 3 diberi bea siswa selama 2 semester. Bea siswa itu untuk 3 SD yang ada” jelasnya.
Pemberian Bea siswa untuk siswa berprestasi dan sarana prasarana pendidikannya, dilakukan pula oleh LMDH Wana Lestari, LMDH Wana Alam Subur, LMDH Wana Tani Makmur dan banyak LMDH-LMDH lainnya di lingkungan KPH Randublatung dan Cepu.
7. Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Pendidikan
Harapan atas semakin meningkatnya kualitas SDM warga MDH, benar-benar menjadi perhatian serius para pengurus LMDH. Tampaknya, kesadaran bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan warga MDH adalah kualitas SDMnya, menjadi landasan dialokasikannya dana perbaikan sarana pendidikan. Mereka berharap pada masa yang akan datang akan lahir generasi-generasi baru dengan kualitas yang lebih baik didesanya.
Beberapa kreativitas sosial dalam upaya meningkatkan kualitas SDM warganya, diantaranya adalah :
1. Bantuan Rehabilitasi Bangunan Sekolah (SD dan SMP) yang rusak.
2. Bantuan Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Bermain anak untuk TK
3. Bantuan Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Belajar Mengajar untuk SD dan SMP.
4. Bantuan untuk Kesejahteraan Guru (honor).
Biasanya, LMDH bekerjasama dengan paguyuban guru di desanya atau dengan persatuan orang tua wali murid dari sekolah yang akan dibantu. Upaya ini, sekaligus untuk membantu proses sosialisasi tentang PHBM dan penguatan eksistensi LMDH itu sendiri.
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Desa
Pentingnya Balai Desa/Kantor Kepala Desa sebagai pusat pelayanan Pemerintahan Desa bagi warga MDH, sangat disadari oleh LMDH. Alokasi dana sebesar 20 % untuk desa, sebagian digunakan untuk merehabilitasi bangunan Balai Desa. Seperti yang dilakukan oleh LMDH Wana Bersemi, dana sebesar Rp 41 juta dialokasikan untuk memperbaiki Balai Desa Gempol.
Adanya bantuan untuk memperbaiki Balai Desa dirasakan sangat membantu Pemerintah Desa. Pasalnya, banyak Pemerintah Desa (hutan) tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan perbaikan dan memelihara Balai Desanya. Alokasi dana dari APBD Pemerintah Daerah sangat terbatas. Sementara itu, membebankan dana perbaikan dan pemeliharaan Balai Desa kepada masyarakat seperti yang biasa dilakukan, semakin sulit dilakukan karena akan semakin membebani warga.
9. Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana Keagamaan
Kehidupan keagamaan yang masih sangat kental terasa di tengah-tengah warga MDH, dipandang para pengurus LMDH sebagai basis moralitas yang harus mendapat prioritas. Oleh karenanya, hampir semua LMDH mengalokasikan dana yang diterimanya untuk peningkatan kualitas sarana keagamaan. Beberapa kreativitas yang dilakukan LMDH dalam hal tersebut diantaranya adalah :
a. Mendirikan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) gratis.
b. Mendirikan Madrasyah Diniyah gratis.
c. Perbaikan Mesjid Desa dan Musholla di tiap pedukuhan.
d. Bantuan dana untuk penyelenggaraan hari-hari besar agama.
e. Bantuan dana untuk penyelenggaraan pengajian-pengajian rutin.
10. Kreativitas Sosial lainnya
Pada dasarnya, setiap aktivitas sosial masyarakat mulai dari kebutuhan yang paling mendasar sampai yang sifatnya seremonial rutin, menjadi ajang kreativitas penggunaan dana sosial LMDH. Aktivitas-aktivitas sosial yang kebutuhan dana penyelenggaraannya biasa dibebankan kepada warga MDH, kini mulai ditanggulangi oleh LMDH sehingga semakin mengurangi beban warga MDH. Beberapa aktivitas sosial yang dana penyelenggaraannya diambil alih oleh LMDH adalah sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional, khususnya HUT RI
b. Penyelenggaraan Sedekah Bumi dan upacara-upacara adat lainnya.
c. Pengadaan Sarana Olah raga dan Kesenian.
d. Bantuan (dana) Kematian.
e. Mendirikan Radio Amatir sebagai sarana komunikasi warga dan media penyuluhan dan informasi.
f. Bantuan operasional bagi lembaga-lembaga lain yang ada di desa.
